HALONUSA.COM - Upaya pemerintah dalam menekan konflik selama ini di Papua cukup berhasil, terutama dalam penegakan hukum dan investigasi terhadap sejumlah kasus yang terjadi di daerah tersebut. Menurut anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, ada dua sisi bila ditilik atas kebijakan pemerintah dalam memberangkatkan TNI dan Polri menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Jika keamanan dan pertahanan sudah terganggu di Papua, tentu sudah selayaknya TNI dan Polri diturunkan," jelas Guspardi Gaus, Kamis (1/7/2021).
Guspardi Gaus menyampaikan, sangat memahami langkah dilakukan pemerintah dalam upaya menekan tingkat kejahatan.
Baca juga: Aksi Teror KKB Tidak Manusiawi, Pdt. Joop Suebu Dukung Penegakan Hukum
"Polri tentu melihat dan mengkaji kondisi keamanan di Papua, TNI, pemerintah mengkaji soal pertahanannya juga," ungkapnya.
Walau satu sisi pemerintah tidak menginginkan peristiwa kekerasan di Papua. Selain itu menurut Guspardi Gaus, keberadaan aparat di Papua juga bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat dari berbagai gangguan."Pemerintah tentu akan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki situasi buruk yang terjadi selama ini," terang Guspardi Gaus.
Menurut wakil rakyat berasal dari Sumatera Barat itu, KKB selama ini telah melakukan tindak kekerasan, sehingga memicu suasana teror. Sudah semestinya dikategorikan sebagai tindakan separatisme dan terorisme.
"Terkadang asumsi di lapangan terkait tindakan pemerintah dianggap berlebihan, tentu ini bukan hal sembarangan sebab membutuhkan analisa, kematangan dalam mengambil kebijakan," sebutnya.
Baca juga: 15 Tentara Tewas, Usai Penyerangan KKB ke Pos Militer
Editor : Redaksi
