HALONUSA -Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menanggapi meningkatnya kasus asusila yang terjadi di provinsi tersebut dalam beberapa minggu terakhir.
Dalam menyikapi masalah ini, Mahyeldi telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera mengadakan diskusi spesifik dengan melibatkan berbagai unsur. Langkah ini diambil agar tindakan preventif dapat segera dilakukan.
Mahyeldi menyatakan bahwa insiden-insiden ini telah mencoreng nama baik Sumbar, yang selama ini dikenal luas sebagai daerah yang memegang teguh falsafah ‘Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah’ (ABS-SBK).
“Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi, dan tidak boleh terulang di Sumbar,” ujar Mahyeldi saat menjadi pembicara dalam kegiatan Seminar Nasional dan Musyawarah Wilayah Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Sumbar di Auditorium Gubernuran, Kamis (8/8/2024) siang.
Mahyeldi menambahkan bahwa sebelumnya telah diadakan diskusi spesifik terkait masalah ini yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait di Sumbar. Dalam diskusi tersebut, beberapa rencana aksi preventif telah disepakati.
Rencana aksi yang disepakati antara lain meliputi program "Pekerja Sosial (Peksos) goes to school" dan "Peksos goes to pesantren," penguatan edukasi kepada anak-anak mengenai bagian tubuh sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, serta mendorong anak-anak untuk berani melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.Selain itu, kampanye video "Stop Kekerasan pada Anak" dan khutbah Jumat bertema "Stop Kekerasan pada Anak" juga termasuk dalam rencana aksi tersebut.
“Tidak ada salahnya jika diskusi semacam ini dilakukan lebih sering, dengan menghadirkan narasumber yang berbeda. Tujuannya agar hasilnya lebih terukur dan matang, yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan,” tambahnya.
Mahyeldi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, terutama tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat.
“Kearifan lokal Minangkabau telah mengajarkan bahwa peran 'tali tigo sapilin' dan 'tungku tigo sajarangan'—yaitu kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, dan cendekiawan—telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Peran ini perlu kita perkuat kembali,” tutupnya. (*)
Editor : Heru C
