HALONUSA - Pemerintah Kota (Pemko) Padang sedang mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk menekan angka inflasi.
Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang, Yosefriawan, setelah mengikuti High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (HLM TPID) Sumatera Barat Triwulan III-2024 di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, pada Rabu (31/7/2024).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang memimpin HLM TPID, menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masuk dalam daftar 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Juni 2024, menempati posisi ke-4. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengendalikannya.
Menurut data BPS Sumbar, tingkat inflasi di Provinsi Sumbar pada bulan Juni 2024 sebesar 4,04% (YoY).
"Kita perlu menentukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi ini, sehingga dapat dikendalikan ke angka yang sama atau di bawah tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,51% pada bulan Juni 2024," ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menyebutkan bahwa Kota Padang dan Kota Bukittinggi tetap menjadi daerah yang diambil sebagai sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) di Sumbar. Beberapa komoditas yang berkontribusi pada penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.Lebih lanjut, Mahyeldi mengungkapkan beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengendalikan inflasi, antara lain memperluas areal tanam dan mencetak sawah baru, serta pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan.
Selain itu, langkah lainnya adalah memfasilitasi distribusi dan pasokan pangan strategis yang memicu inflasi ke daerah yang kekurangan pasokan, bekerja sama dengan asosiasi pedagang, mendukung penyaluran beras SPHP, serta menyinergikan kegiatan dekonsentrasi dari Bapanas untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi ini. (*)
Editor : Heru C
