"Ada dugaan Ketua DPW PPP Sumbar ingin memonopoli DPC PPP Kota Padang, dengan membuat surat rekomendasi struktur pengurus DPC PPP Kota Padang yang tak ada dalam Musyawarah Cabang (Muscab)," katanya.
Mahesa menuding DPW PPP Sumbar telah melanggar Pasal 29 ayat 1 huruf a AD/ART hasil Muktamar IX yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Ketua DPW PPP Sumbar, Hariadi.
Baca juga: Muscab IX PPP Padang, Kader Masih Inginkan Maidestal Hari Mahesa Jadi Ketua
"Surat keputusan yang akan diserahkan tersebut adalah surat dari DPP yang ditandatangani oleh Ketua DPP PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi tentang susunan pengurus DPC PPP Kota Padang masa bakti 2021-2026," katanya.
Bahkan, Mahesa mengaku dirinya beserta jajaran pengurus DPC PPP Kota Padang tak pernah lagi dilibatkan dalam rapat yang diselenggarakan oleh DPW.
"Yang jelas kami tetap melaksanakan kegiatan di DPC PPP Kota Padang seperti bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang. Selain itu kami juga memenuhi undangan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang," ucapnya.
Tak Pernah DiusulkanKetua DPW PPP Sumbar, Hariadi pun angkat bicara terkait polemik yang terjadi antara DPW PPP dengan DPC PPP Kota Padang. Hariadi mengatakan, SK dari DPC itu dikeluarkan oleh DPP PPP.
"Jadi ketika habis Muscab yang menang itu Nikki (Lauda Hariyona), karena (skor) 3-2, itu ada berita acaranya, ada tanda tangan formatur, datanya lengkap semuanya," katanya dikonfirmasi awak media.
Namun entah bagaimana ceritanya, kata Hariadi, muncul nama Maidestal Hari Mahesa sebagai Ketua DPC PPP Kota Padang. Padahal, Hariadi mengaku tidak pernah mengusulkan itu.
Editor : Redaksi
