Tak Bisa Sembarangan, Aturan Penangkapan Pelaku Kejahatan Sudah Dijelaskan Hukum Internasional hingga Peraturan Kapolri

×

Tak Bisa Sembarangan, Aturan Penangkapan Pelaku Kejahatan Sudah Dijelaskan Hukum Internasional hingga Peraturan Kapolri

Bagikan berita
Ilustrasi penjara. (Foto: Dok. Pixabay)
Ilustrasi penjara. (Foto: Dok. Pixabay)

HALONUSA.COM - Aparat penegak hukum tak bisa melakukan tindakan sembarangan dalam melakukan penangkapan pelaku kejahatan.

Pasalnya, aturan penangkapan seorang terduga pelaku kejahatan sudah dijelaskan di dalam hukum internasional hingga Peraturan Kapolri (Perkap).

"Hak atas peradilan yang adil, khususnya hak untuk tidak disiksa sesungguhnya telah diatur dan dijamin oleh banyak regulasi di Indonesia," kata Penanggung jawab isu Fair Trial Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Adrizal, Jumat (11/3/2022).

Baca juga: Buntut Warga Agam Meninggal Usai Ditangkap, LBH Padang Duga Polisi Langgar Prosedur

Dalam pasal 28 Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 disebutkan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Kemudian, Pasal 4 UU nomor 39 tahun 1999 menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak atas tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun".

Baca juga: Ini Kasus yang Menjerat Warga Lubuk Basung Agam Meninggal Usai Ditangkap

Tak sampai di sana, konteks penyiksaan juga diatur oleh UU nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia).

Kemudian, UU nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) juga secara tegas mengatur bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan.

Bahkan, Polri sendiri selaku institusi penegak hukum terdepan di Indonesia juga sudah mengeluarkan aturan serupa dalam Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaran tugas Polri.

Editor : Redaksi
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini