HALONUSA.COM - Salah seorang ajudan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi yang diketahui bernama Dedi diduga berupa melarang awak media untuk mengkonfirmasikan permasalahan surat sumbangan ke sejumlah pihak untuk pembuatan profil daerah.
Dedi mengeklaim bahwa Gubernur Sumbar tidak berkenan ditanyakan soal polemik permasalahan surat sumbangan tersebut.
"Kawan-kawan, kalau pertanyaan mobil sama surat, saya cut. Bapak (Mahyeldi) tidak mau itu. Saya langsung saja," katanya kepaa awak media, Selasa (31/8/2021).
Belakangan diketahui, insiden pelarangan atau pendiktean pertanyaan wartawan tersebut tak hanya terjadi satu kali. Sebelumnya, pada Kamis (26/8/2021).
Saat itu, Mahyeldi baru saja mengikuti rapat virtual dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Investasi (Marves) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Riset dan Teknologi (Ristek).
Ajudan Gubernur tersebut meminta kepada jurnalis hanya menanyakan seputar kegiatan yang berlangsung.Kejadian serupa kembali terjadi pada Selasa (31/8/2021) dimana awak media yang hendak meminta penjelasan Mahyeldi terkait surat sumbangan yang diduga melibatkan dirinya tersebut juga terjadi setelah Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menghadiri rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.
Respons AJI
Menyikapi hal tersebut, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) angkat bicara terkait pelarangan dan pendiktean pertanyaan wartawan ke Gubernur Sumbar.
Ketua AJI Padang, Aidil Ichlas mengatakan, kebijakan atau sikap Gubernur Sumbar untuk tidak berkomentar atau pun bungkam, adalah haknya sebagai narasumber.
Editor : Redaksi
